SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, bahwa produk hasil pertanian di Banten tidak kalah berkualitas dengan daerah-daerah lain. Namun, Gubernur tidak ingin produk-produk pertanian asal Banten yang beredar di pasaran berlabel bukan Banten dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan para petani Banten.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Komando Startegis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, Kamis (23/1/2020).
“Semua produk dari Banten harus berlabel Banten. Karena produk-produk pertanian Banten itu sangat baik, dari Pandeglang itu enak tapi belum labelnya menjadi milik kita. Selain daerah, para petani juga dirugikan atas hal ini,” tegas Gubernur
Menurut Gubernur, label daerah sangat penting karena produk hasil pertanian akan dihargai lebih tinggi yang kemudian menguntungkan para petani. Selama ini, para petani hanya memproduksi kemudian menjualnya dalam bentuk mentahan tanpa diolah dan dikemas dengan apik sehingga dihargai sangat rendah. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Berdasarkan laporan yang saya terima katanya produksi beras kita surplus, tapi kenapa harga beras di Banten lebih malah dari Jakarta? Itu karena setelah panen, mobil-mobil truk dari Karawang itu berjejer mau ngangkut padi kita baik kering atau basah tentu dengan harga yang murah. Sementara ketika sampai di pasar, harganya berlipat-lipat,” tuturnya
Oleh karenanya, lanjut Gubernur, ditengah pertumbuhan ekonomi makro yang mengalami turbulensi, sektor pertanian harus menjadi potensi yang tetap survive. Oleh karenanya, sektor industri yang kini semakin sulit karena pengaruh ekonomi global, pertanian harus kembali dibangun dan dikembangkan menjadi sebuah kedaulatan pangan dan ekonomi.
“Jangan dirubah itu tata ruang di Pandeglang untuk daerah industri. Kan industri banyak PHK, tapi pertanian tidak ada PHK karena industri tergantung pada ekonomi global. Pandeglang dan Lebak itu saya lihat subur, Subhanallah,” paparnya
Untuk itu, ujar Gubernur, Pemerintah harus memberi dukungan agar kualitas dan kuantitas pertanian di Banten semakin baik dan mampu bersaing dengan daerah lain. Oleh karenanya, Pemprov Banten membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis agar hasil pertanian Banten tidak dibawa langsung ke Jakarta atau daerah lainnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi mengungkapkan, Kementan membangun Kostratani mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan. Tujuannya untuk melakukan revitalisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan, membangunkan kembali BPP dan penyuluh pertanian, merevitalisasi sarana pertanian terutama IT hingga merevitalisasi kemampuan penyuluh melalui pelatihan-pelatihan peningkatkan kapasitas, peningkatan biaya operasional dan sarana prasarana kantor BPP.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid menambahkan, Kostratani Provinsi Banten merupakan gerakan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dengan tujuan optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam meningkatkan kedaulatan pangan dan perkembangan pertanian di kecamatan.
“Ini adalah bentuk sinergi harmonis antara Kementan, Kemendagri dan Lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pertanian di Banten,” ujar Agus. (haryono/mb)